Senin, 27 April 2020
 |
| Add caption |
LABUHA,Jobsend- Kendati Wakil Menteri (Wamen) PDT dan Transmigrasi, Budi Arie Setiady telah menegaskan bahwa
bantuan langsung tunai adalah wujud kepedulian Presiden Joko Widodo terhadap nasib warga desa akibat wabah Covid 19 maka sebanyak 22,48 triliun akan diberikan kepada 12,49 juta keluarga. Masing-masing keluarga akan menerima Rp.600.000 perbulan dari April-Juni 2020. Memastikan program ini tepat sasaran.
Namun, fakta dilapangan tidak berbanding lurus sesuai penegasan Kementrian PDT tersebut. Salah satunya terjadi di Desa Sum Kecamatan Obi Selatan. Pemerintah Desa Sum memberikan kepada Warga hanya sebesar Rp. 170.000 bukan rp.600.000.
Merasa titipu oleh Pemerintah Desa, puluhan masyarakat yang dimotori oleh Pemuda dan Mahasiswa langsung melakukan aksi protes dan mempertanyakan besaran bantuan langusng tunai (BLT) kepada Kepala desa Sum, Lamek Lasera guna mempertanyakan kenapa warga hanya menerima Rp. 170.000 sementara Instruksi Presiden itu warga harus mendapatkan Rp. 600.000.
Merasa titipu oleh Pemerintah Desa, puluhan masyarakat yang dimotori oleh Pemuda dan Mahasiswa langsung melakukan aksi protes dan mempertanyakan besaran bantuan langusng tunai (BLT) kepada Kepala desa Sum, Lamek Lasera guna mempertanyakan kenapa warga hanya menerima Rp. 170.000 sementara Instruksi Presiden itu warga harus mendapatkan Rp. 600.000.
“Karena tidak transparan dalam pengelolaan dana BLT maka kami minta Kades Sum turun dari Jabatan nya,”teriak Dion silapa saat menyampaikan orasi nya dan didukung teriakan dari puluhan warga
Sementara Kades Sum, Lamek Lasera dikonfirmasi via handphone menjelaskan bahwa dana disalurkan berdasarkan hasil musyawarah. “Uang itu sebesar Rp. 207.000.000 dan disalurkan ke 390 Kepala Keluarga. Jadi, perkepala keluarga dapat Rp. 170.000,”Cetus Lamek (Red)i